Pada dasarnya tipe
politik menitik beratkan pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan di dalam orgamisasi atau pada kepentingan diri sendiri
dan perilaku organisasi .Perilaku berpolitik (political behavior) merupakan
aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal
seseorang dalam organisasi tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk
mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi ,demikian
pula dalam melakukan bisnis.
Dalam berbisnis
sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap
organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan
maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada
sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya
berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu
negara.
Setiap tindakan dalam
organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau
sosial. Jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan
dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan
membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka
akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.
Dalam konteks ini,
kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang
menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh
batas-batas tertentu Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat
dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang
memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara,
termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku
bisnis.
Terdapat politik yang
dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang
perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya
demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan
dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan
agar pemerintah terlibat/ ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.
Indonesia lebih mengacu
pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam
bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis.
Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis
di Indoenesia Era Orde Baru
Pada awal pemerintahan
Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu
itu posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk
berdiri sendiri. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal ini
menimbulakan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi
atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan
pengalokasian kekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya
menyediakan proyek, kontrak, konsesi pengeboran minyak dan eksploitasi hutan,
serta lisensi agen tunggal, melainkan juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah
juga menunjang dengan kebijakan proteksi serta pemberian hak monopoli impor dan
pasar.
Pada masa tersebut,
pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi-politik utama, yaitu
birokrat-politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta
pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah .Kedua
lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik. Dalam perkembangan sistem
ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak investasi dan
pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek. Kemampuan
pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Indonesia
menjadi rawan akan krisis.
Pembangunan ekonomi
dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhan
partai politik dan pengekpresian politik dilarang dalam upaya menciptakan
kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi
rakyat diatur agar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal
ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis.
Pemerintah sudah sejak awal jadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan
para birokrat-politik terlibat bisnis yang bersifat jangka pendek. Pola ini
tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang..
Sistem politik Indonesia
pada masa itu mempunyai kelemahan, salah satu diantaranya adalah sedikitnya
sumber-sumber yang dapat menjadi penekan dan penyeimbang atas kekuatan
pemerintah, di tingkat nasional atau daerah. Padahal, kekuatan penekan sangat
diperlukan untuk melakukan kontrol, maupun sumbangan-sumbangan gagasan dan
pemikiran untuk membentuk bangunan sosial politik yang lebih aspiratif.
Pengaruh kalangan
non-pemerintah, termasuk dari pengusaha dan profesional sangat terbatas dan
acap diabaikan. Kecuali para pengusaha tertentu yang mempunyai koneksi langsung
dengan penguasa. Ketergantungan ekonomi swasta pada pemerintah menimbulkan
hubungan yang sangat tidak sehat di antara keduanya, yang jika dipandang dari
sudut politik, bisnis, dan masyarakat luas sangatlah merugikan. Konsekuensi
dari hubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis
ekonomi, sosial dan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk
diperbaiki.
Kalangan bisnis dan
profesi swasta yang merupakan unsur krusial dalam pembentukan kelas menengah,
selama zaman Orde Baru tidak memiliki kesempatan untuk membentuk asosiasi
maupun organisasi yang mampu berfungsi sebagai sumber kritik, pengaruh, dan
sumbangan ide pada perencanaan politik, ekonomi dan sosial. Unsur-unsur baru dari
kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderung menghindarkan diri dari
politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit.
Semua hal tersebut
membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis
fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya
membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi di
bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor swasta,
termasuk swastanisasi BUMN. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan
pembenahan besar-besaran. Pemerintah terpaksa menerima tawaran IMF untuk
menyetujui Nota Kesepakatan menuju reformasi ekonomi. Krisis ekonomi memang
menimbulkan dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untuk
melepaskan keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi
sebagai perlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi.
Sistem peraturan hukum
yang kuat sangat dibutuhkan untuk menopang kinerja reformasi ekonomi. Kalangan
dunia usaha semakin menuntut kepastian hukum. Krisis rupiah yang semakin parah
sampai menggerogoti sistem ekonomi, telah memperlemah posisi birokrat-politik.
Banyak dari mereka yang mulai terbuka terhadap reformasi politik. Banyak telah
menyatakan perlunya reformasi. Hasil kemajuan ekonomi secara internal telah
menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik. Kalangan
bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang.
Semua ini hanya dapat dicapai dengan program reformasi ekonomi dan diperkuat
dengan reformasi politik.
Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis
di Indonesia pada Era Reformasi
Struktur dan pandangan
rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis dan profesional merasa lebih
mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencoba mendorongnya ke arah
lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinya memperluaskan
korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru. Pada era
reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap
lembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan
hanya korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap
kepentingan masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik,
termasuk lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi,
dan hubungan antara warga negara dan negara.
Di dalam negeri,
perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai dengan adanya
perubahan signifikan dalam sistem politik (terjadi proses demokratisasi)
membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia.
Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati.
Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan
dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap
kondisi bisnis. Sebagai contoh. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan
Pokok selalu dikendalikan oleh Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi
yang stabil dalam perdagangan Bahan Pangan Pokok tersebut. Tetapi, setelah
reformasi peran BULOG diredefinisi sehingga tidak menjadi pemain sentral dan
akhirnya seringkali berdampak terhadap terjadinya fluktuasi harga dan
kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan, sehingga yang terkena
dampak/pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakin menderita untuk mendapakan
kebutuhan pangan mereka.
Di tahun 2007 yang lalu
kondisi perpolitikan nasional relatif stabil, walaupun banyak unjuk rasa
diberbagai daerah terutama menyangkut kekisruhan hasil Pilkada dan di tingkat
nasional menyangkut kebijakan pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UU Pornografi
dan UU Politik yang banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dari
kondisi politik yang demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak
begitu signifikan.
Di tahun 2008 ini perilaku ekonomi menjadi
sering kali sulit diprediksi. Bahkan oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki
ekonom-ekonom yang sangat pakar di bidangnya. Kondisi serupa dihadapi oleh para
pebisnis, sulit sekali untuk secara akurat memprediksi kondisi ekonomi. Hal ini
antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisi ekonomi di suatu
negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara lainnya. Bahkan
ketika ramalan tentang kondisi ekonomi akurat, masih belum jelas dampak ekonomi
terhadap industri tertentu. Sebagai contoh nyata, seperti yang telah diketahui
bersama saat ini beberapa sektor industri sedang digoncang krisis akibat
pengaruh krisis global yang tengah melanda dunia. Beberapa perusahaan telah
berencana merumahkan bahkan memPHK karyawan-karyawannya.
Dalam sektor perbankan,
kalangan perbankan mengkhawatirkan gejolak ekonomi global akan menggerus
kinerja perbankan di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang pemilihan
umum 2009.Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dan
kampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomi
pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai
contoh bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya.
Proyeksi semua sektor
ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel politik. Hal ini
disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena
persiapan Pemilu 2009. Faktor politik pasti berdampak pada perekonomian,
terutama pada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR,
melahirkan iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun
pengaruh politik menjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi
uang beredar. Di satu sisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan
keterlibatan pelaku ekonomi dalam pemilu.
Hubungan sektor bisnis
dengan politik lebih mengacu pada konteks ekonomi yang dipengaruhi oleh
kebijakan politik, apabila kondisi politik tidak menentu atau mengalami
kekacauan (chaos) akan berdampak kepada perekonomian terutama menyangkut sektor
industri; permintaan dan penawaran tidak seimbang dan distribusi barang akan
terganggu. Apabila ini berlanjut maka akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai
dengan kenaikan harga akibat permintaan yang menurun drastis atau bajhkan tidak
adanya permintaan. Di sisi lain,pengaruh gejolak politik pada kegiatan ekonomi,
tidak dapat diukur dengan eksak dan laporan angka-angka. Para pengamat hanya dapat
menganalisa kualitas dampaknya.
Peluang mengatasai dampak negatif pengaruh
politik terhadap bisnis
Dalam suasana sekarang
yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, ada semacam peluang untuk
mengatasi hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui pembagian kekuasaan,
strategi pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknya diurus para pengusaha
swasta atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga semacam
ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggung jawabnya
pada masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan penegakkan
etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya.
Hal ini tentu saja bukan
pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah yang sedang melilit negeri ini seperti
stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa lalu terhadap buruknya
praktik bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan
perusahaan swasta sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki pandangan
umum terhadap dunia usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan
menghilangkan kecurigaan rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu.
Tetapi semua harus dilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan
terwujudnya trias etika: etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis.
ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial
memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi
pemerintah dan bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum, politik,
ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis
dan berkeadilan sosial serta berekonomi baik dapat diwujudkan.
Pada akhirnya kondisi
perekonomian akan bisa tumbuh apabila pemerintah tetap berperan sebagai partner
yang menguntungkan bagi berkembangnya perilaku bisnis yang dipengaruhi oleh
kondisi politik dalam negeri. Instrumen-intrumen investasi perlu diinovasi,
birokrasi perijinan dan sektor perbankan diharapkan mampu mendukung sektor
bisnis dalam menghadapai pengaruh situasi dan kondisi politik. Demikian pula
dalam era globalisasi ,perusahaan yang melakukan bisnis baik yang bersifat
nasional maupun internasional tidak hanya dilakukan dan hanya menjadi perhatian
perusahaan internasional tetapi juga dilakukan oleh perusahaan kecil (small
business) atau oleh perusahaan domestik bahkan perseorangan dapat dilakukan
bilamana keadaan politik suatu negara kondusif.
Daftar Pustaka
Hady Hamdy,Dr, Manajemen Biusnis Internasional,Ghalia
Indonesia,Bogor,2004
Robbins P.Stephen,Judge A.Timothy,Perilaku
organisasi, Salemba Empat,Jakarta,2015
Pawenang Supawi,SE,MM,Dr,.Modul Lingkungan Ekonomi
dan Bisnis
http://prasetyo-utomo.blogspot.co.id/2010/12/pengaruh-faktor-politik-terhadap-bisnis.html
ref.supawi-pawenang.LEBsupawi-pawenang.LEB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar